Berbagai lembaga di west papua salah satunya UP4B

Indonesia mencari celah jika Otonomi khusus ditolak oleh warga sipil west papua. Maka Indonesia masuk melalui jalur atau jaringan UP4B di negeri west papua.

Salah seorang siswa asli papua mengatakan melalui massage hp, bhawa kami telah Tes biaya dari UP4B pada tangal 16/06/13 di kota nabire, papua.

Tempat pelaksanaan tesnya di SMA Negeri 1 Nabire, dalam tes yang diadakan ini kami warga papua yang lebih banyak hampir 100 % warga sipil papua yang mengikuti tes pembiayaan dari lembaga UP4B ini.

Jika kami lulus dari tes tersebut maka, kami akan di kirimkan ke berbagai kota di pelosok NKRI yaitu di: Menado, Makasar, Jogja, Semarang dan di beberapa daerah yang sudah kami sendiri pilih sebelum proses pelaksanaan tes berlangsung. Dalam hal ini pula biaya perkuliaan kami pun akan di biayai oleh pihak lembaga UP4B sampai perkuliaan kami pada finisnya. Dan semua aktifitas kami yang sangat kami butuh pun akan di lengkapi oleh lembaga tersebut, itu maupun berupa kebutuhan perkampusan maupun di luar dari kampus.
Jika lembaga UP4B lolos menguasai bumi cendrawasi maka target lembaga tersebut adalah untuk west papua tetap pada NKRI.

• Tim Pengarah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas UP4B, dibentuk Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah.
Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan oleh UP4B.
Susunan Tim Pengarah adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Wakil Ketua:
   
   1. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   1. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
   1. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Anggota:
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Sekretaris Negara;
10. Menteri Keuangan;
12. Menteri Dalam Negeri;
14. Menteri Perhubungan;
16. Menteri Pekerjaan Umum;
18. Menteri Pertanian;
20. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Kehutanan;
24. Menteri Pendidikan Nasional;
26. Menteri Pertahanan;
28. Menteri Kesehatan;
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
32. Menteri Perindustrian;
34. Menteri Perdagangan;
36. Menteri Sosial;
38. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
40. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
42. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
44. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
46. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
48. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
50. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
52. Jaksa Agung Republik Indonesia;
54. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan;
56. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
58. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
60. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
62. Kepala Badan Intelijen Negara;
64. Gubernur Provinsi Papua;
66. Gubernur Provinsi Papua Barat.

Tim Pengarah tersebut ini inggi menghancurkan kualitas masyarakat secara berhalusan dan secara di manjahi kepada kami warga sipil West Papua. maka dari itu Kita harus menyadari bhawa kami adalah kriting rambut dan hitam kulit papua.

(write By: Step Makituma P)