“NEGARA BERTANGUNGJAWAB ATAS KEJAHATANTERHADAP KEMANUSIAAN DI PAPUA”

Aliansi Mahasiswa papua (AMP) Surabaya mengelar aksi demo damai di Jln Grahady didepan Gedung kenegarahan Surabaya dengan Agenda “Negara Bertangungjawab atas KejahatanTerhadap Kemanusiaan di Papua” dalam aksi tersebut masa yang ikut berparthisifasi sekitar 20 orang. 

 

Namun sepanjang jalan aksi aman terkendali hingga sampai pada tituk aksi, ada sedikit saling mendorong dengan pihak keamanan akibat, dihadang dan di tutup-tutupi spandukNya. Maka sedikit ada adukan mulut antara masa aksi dan pihak keamanan. 

 

Akhirnya, dalam orasi salah seorang masa aksi Donatus Douw Mengatakan bhawa; Rezim jokowi-Jk agar membuka Ruang demokrasi seluas-luasnya hingga memberikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis itu solusinya. 

 

Lanjut douw dengan tegas mengatakan bhawa; kami Bangsa Papua ini bukan binatang yang segampang itu Militer Indonesia mencabut Nyawa dan membunuh secara brutal, Maka dimana kah? Hukum dan tangung jawab sebagai TNI/POLRI. 

 

Dalam orasi ini pula kordinator Lapangan (KorLap) Soni Tabo, menegaskan dalam orasi politik bhawa; Jokowi/Jk harus bertangung jawab atas semua ketidak kemanusiaan yang dilakukan di tanah papua oleh Militer indonesia, yang mana menewaskan ribuhan rakyat papua, dan caplok secara paksa menjadi bagian dari Indonesia, pada 1 mei 1993 itu adalah awal masukNya berbagai kejahatan kemanusiaan yang terus terjadi hingga saat ini.

Lanjut Tabo tragedy yang sangat sadis yaitu Biak berdara, ini tindakan fakta yang harus di selesaikan sesuai Hukum karena Pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, intimidasi dan berbagai tindakan kekerasan terhadap kami rakyat papua itu selalu di bunkamkan. 

 

Dalam Orasi Ketua AMP Surabaya Stepanus Pigai menegaskan bhawa: Indonesia segara menuntaskan Pelangaran HAM yang mana dilakukan 6 Juli 1998 yaitu Biak Berdaraqh dan pula beberapa kasus kekerasan yang di lakukan di seantero tanah papua. 
 

Tegas Ketua AMP Surabaya Maka sikap kami agar, semua ketidak kemanusiaan yang mana selalu dilakukan oleh militer Indonesia di tanah papua ini agar jokowi/jk segera menuntaskan. Dan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi kami rakyat papua hingga segera menerik TNI/POLRI dari tanah papua dan pemerintahan jokowi/jk stop bekerja sama dengan membuka luang untuk masuk perusahaan-perusahaan asing ditanah papua, karena kerja sama ekonomi ini membawah kejahatan kemanusiaan diatas tanah papua.

Admin: Goresan Anak Rantau (Step Pigai)